INSTRUKSI PRESIDEN MENGENAI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

PUG atau Pengarusutamaan gender adalah upaya  yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan yang merata mengenai peremppun dan laki-laki (gender) dalam sejumlah aspek kehidupan manusia  dialam dunia ini baik  dalam (rumah tangga, maupun dalam bermasyarakat serta bernegara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam sebuah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program tersebut diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan diberbagai daerah masing-masing.

sebgaimana

INSTRUKSI PRESIDEN NO. 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional; Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah; Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden. Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (L.N. RI Tahun 1984 No. 29, T.L.N. No. 3277); 3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (L.N. RI Tahun 1999 No. 60, T.L.N. No. 3839); 4. Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (L.N Tahun 1999 No. 72, T.L.N. No. 3848); 5. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (L.N.Tahun 2000 No. 206)

MENGINSTRUKSIKAN Kepada: - Menteri; - Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen; - Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara; - Panglima Tentara Nasional Indonesia; - Kepala Kepolisian Republik Indonesia; - Jaksa Agung Republik Indonesia; - Gubernur; - Bupati/ Walikota; Untuk: 

PERTAMA Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidangtugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. 

KEDUA Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. 

KETIGA Menteri Pemberdayaan Perempuan: - Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. - Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden. 

KEEMPAT Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini. 

KELIMA Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 19 Desember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II 

ttd. Eddy Sudibyo

kemudian merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

hal ini diitunjukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. sehingga tiidak ada istilah dalam masyarakat dengan pemikiran yang berdasakan ideologi gender yang dianut, masyarakat kemudian menciptakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang bersifat operasional .

dalam pembagian peran gender ini, laki-laki diposisikan pada peran produktif, publik, maskulin, dan pencari nafkah utama sementara perempuan diposisikan pada peran reproduktif, domestik, feminim, dan pencari nafkah tambahan ataupun berbagai pembangunan dapat terlaksana sehingga tidak ada dalam prakteknya marginalisasi (membatasi) dan subordinasi (kedudukan bawahan) maupun cara pikir stereotipe (peran wanita sangat mendalam merasuki pikiran mayoritas orang.  sebagai contoh, perempuan dianggap lemah, tidak kompeten, tergantung, irasional, emosional, dan penakut, sedangkan peran gender laki-laki dianggap kuat,  mandiri, rasional, logis, dan berani).

inillah tujuan pemerintah 

1. Komitmen Nasional 1) Secara filosofis, untuk mewujudkan cita-cita negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. 

2) Secara yuridis, bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender didasarkan pada peraturan perundangan. 

3) Secara struktur dan operasional, berpijak pada RPJPN, RPJMN, RPJMD, Renstra, RKP, RKPD. 

4) Inpres No. 9 tahun 2000 tentang PUG dlm Pemb Nasional 2. Komitmen Interansional 

    1) SDGs (dulu MDGs) tentang kesetaraan gender

    2) Beijing Platform for Action (BPFA) 12 kritis area 

    3) Planet 50:50 gender equality pada tahun 2030 (UN Women pada Sidang Umum PBB tahun                2015.