Ruang batu gughi setdakab pesisir barat |
PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda) merupakan perusahaan milik daerah kabupaten Pesisir barat yang telah disahkan dan memiliki badan hukum guna meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) dan tersedianya lapangan kerja.
Dalam rangka menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bupati Pesisir Barat DR.Drs.H.Agus Istiqlal, SH., MH memberikan berbagai motivasi kepada jajaran Direksi PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda). Hal tersebut disampaikannya pada acara Oreintasi Perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perdana yang dilaksanakan pada hari selasa (08/1) bertempat di Ruang Batu Gughi (Ruang OR Bupati) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam acara tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran direksi dan management PT.Krui Sukses Mandiri (Perseroda) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Selain jajaran direksi dan management perusahaan pada acara orientasi tersebut ikut serta memberikan pembekalan yaitu tim pendampingan BUMD dari Universitas Lampung.
Pada kesempatan tersebut Bupati Pesisir Barat DR.Drs.H.Agus Istiqlal, SH.,MH menyampaikan bahwa jajaran direksi dan management perusahaan bisa memanfaatkan kewenangannya dalam upaya mengembangkan berbagai bentuk dan jenis usaha jasa dan perdagangan yang profit oriented. ”tunjukan dan buktikan bahwa jajaran direksi dan management memilki berbagai gagasan yang kreatif dan inovatif sehingga berbagai usaha yang akan dirintis memperoleh keuntungan sehingga akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat serta akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan”. jelas Agus
Lebih lanjut agus istiqlal juga mengharapkan agar tim pendampingan yang berasal dari kalangan akademisi agar lebih pro-aktif dalam melaksanakan tugasnya selaku lembaga pendampingan BUMD sehingga BUMD akan berkembang dan menjadi perusahaan besar serta memiliki berbagai bentuk dan jenis usaha dibidang jasa dan perdagangan.
Pada kesempatan yang sama Bupati Pesisir Barat itu minta kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait agar segera melakukan penyerahan aset kepada BUMD untuk dikelola dan dijadikan modal dalam pengembangan usaha. (dihar)