Program Pemerintah Pesisir Barat dalam Rangka Penanggulangan Fakir Miskin

Pesisir Barat : Upaya pengentasan kemiskinan, dan untuk memperjelas pilihan-pilihan apa saja yang tersedia untuk Pemerintah dan lembaga- lembaga non-pemerintah dalam upaya mereka untuk memperbaiki standar dan kualitas kehidupan masyarakat miskin karna Angka Fakir Miskin semakin bertambah dari tahun ketahun oleh karenannya hari ini bisa dikatakan hari bahagia bagi masyarakat pesisir barat sebab pemerintah akan semaksimal mungkin membangun dan melaksanakan kegiatannya untuk mengurangi angka kemiskinan khususnya di kabupaten pesisir barat selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat  telah dan sedang melaksanakan beberapa program seperti diamanatkan oleh peraturan presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. dalam hubungan ini telah diprogramkan secara menyeluruh oleh masing-masing OPD dilingkup pemerintah kabupaten pesisir barat, secara garis besar tercakup dalam 4 (empat) bidang prioritas, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang insfrastruktur dan bidang pengembangan ekonom kerakyatan, yang terbagi dalam 3 kelompok yaitu :

1. Program penanggulangan kemiskinan berbasis Bantuan dan perlindungan sosial;

2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan masyarakat;

3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan usaha mikro.

melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan fokus terhadap program-program

tersebut yang ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektiv dan effisien, dengan demikian kelompok masyarakat yang tidak terjangkau dan mampu mengakses kegiatan produktif yang bersifat formal, dan kelompok masyarakat yang masih berada di bawah kemiskinan dapat lebih terperhatikan dan terbantu, sehingga kegiatan pembangunan dapat juga mereka rasakan manfaatnya.

Hadir dalam kegitan tersebut, Ketua dan anggota DPRD Pesisir Barat, Satker pemerintah Pesisir Barat, Camat se-Kabupaten Pesisir Barat dll

Pada Tahun 2017 kementerian sosial meluncurkan kegiatan pemutahiran data fakir miskin melalui basic data terpadu (BDT) sistem informasi kesejahteraan sosial (SIK). kegaiatan verifikasi dan validasi bertujuan untuk pemutahiran data kesejahtraan sosial yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. dalam pemutahiran data dimaksud pemerintah kabupaten pesisir barat sangat mendukung karena dengan dilaksankan pemutahiran data secara periodic / berkala diharapakan data yang dihasilkan akan lebih update sehingga bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah akan lebih tepat sasaran dan lebih berdaya guna dalam rangka pengentasan kemiskinan khususnya di kabupaten pesisir barat. kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan bersama tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak selaku pemangku kepentingan, dukungan dan kerjasama ini perlu di tingkatkan dan digerakan bersama pemerintah, dunia usaha, perbankkan, Lembaga Swadaya Masyakat (LSM) dan masyarakat. Dan kepada semua camat saya meminta agar memperhatikan kondisi masyarakat diwilayahnya, dan mempunyai data kemiskinan sehingga setiap program yang dibuat oleh OPD agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak kecamatan dengan harapan program dimaksud tepat sasaran.pungkasnya Agus Istiqlal